Penyuluhan Hukum di Desa Beji Patuk

 

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Bagian Hukum dan HAM Setda menggelar penyuluhan hukum, yang bertempat di Balai Desa Beji, Patuk Selasa (26/02). Penyuluhan hukum dihadiri oleh perangkat desa, PKK, dan tokoh masyarakat yang didampingi oleh Kepala Desa Beji.

Hadir menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut Bapak Soni Yuniawan dari Polres Gunungkidul yang membawakan materi tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Bapak M. Darojat dari Kejaksanaan Negeri Gunungkidul yang memaparkan materi tentang Hukum Pidana. Sedangkan  Bapak Tommy Darlianto, SH. dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjelaskan tentang Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selain itu turut hadir Kabag Hukum dan HAM Setda, Hery Sukaswadi, SH. MH. yang dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman hukum kepada warga masyarakat. “Oleh karena itu, narasumber yang kita libatkan dalam penyuluhan hukum kali ini dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Dinas yang memang sangat kompeten untuk memberikan pemahaman hukum terkait permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat saat ini”, jelasnya. (Amik/Hukum)

Pembahasan Raperda Tentang Kelembagaan Desa (Kalurahan)

Pada Jum’at, 29 Maret 2019 di Rumah Makan Sego Abang Gunungkidul telah diselenggarakan Rapat Kerja Pembahasan Raperda Tentang Kelembagaan Pemerintah Desa (Kalurahan) yang di fasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Rapat dibuka oleh Kabag Organisasi Setda, M. Arif Aldian, S.IP. M.Si. yang dihadiri juga oleh Asisten Administrasi Umum Setda, Ir. Anik Indarwati, MP. dengan peserta rapat perwakilan Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, Padukuhan, Anggota Pokja Penataan Kelembagaan Kecamatan (Kapanewon) dan Desa (Kalurahan), dengan narasumber dari Biro Pemerintahan Setda DIY dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana,  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui arah  Kebijakan Pemerintah Daerah DIY terkait penataan kelembagaan keistimewaan DIY, tersusunnya Raperda Desa (Kalurahan), dan inventarisasi saran/masukan terkait Raperda mengenai Desa (Kalurahan).

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan, maka Pemkab Gunungkidul melaksanakan penyesuaian dan penyelarasan kelembagaan. Hal ini sebagai wujud dari dukungan Gunungkidul dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan di DIY. Masukan dan saran dari peserta forum tersebut diharapkan mampu menyempurnakan rumusan Raperda Desa (kalurahan). Selain itu dengan dilibatkannya unsur Pemerintahan Desa diharapkan dapat dijadikan salah satu sarana untuk sedini mungkin mensosialisasikan rencana pemberian nomenklatur keistimewaan sesuai kelembagaan asli di DIY ke seluruh masyarakat di Gunungkidul. (Bag. Org)