When men are pure, laws are useless; when men are corrupt, laws are broken

Tanpa Budaya, Kedaulatan Hukum Merosot


Hukum warisan kolonial, menenggelamkan hukum adat.

Setiap tahun, tanggal 20 Mei diperingati rakyat Indonesia sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tidak ada kemeriahan memang seperti Hari Proklamasi, namun Hari Kebangkitan Nasional justru dijadikan momen untuk mengukur diri sudah sampai mana Bangsa Indonesia bangkit sejak merdeka 67 tahun silam. Sayangnya, sebagian kalangan berpendapat Indonesia belum berdaulat sepenuhnya. Dan, itu termasuk kedaulatan hukum.

Pengamat hukum Johnson Panjaitan mengatakan kedaulatan hukum Indonesia mengalami kemerosotan.Salah satu penyebabnya adalah tidak ada kebudayaan sebagai dasar pijakan hukum nasional. Buktinya, kata Johnson, Indonesia masih menggunakan hukum warisan kolonial. Selain itu, belakangan Indonesia juga mulai mengadopsi hukum dari Anglo Saxon.

“Apalagi hukum, kita masih mewarisi hukum-hukum kolonial dan sekarang kita juga memakai hukum Anglo Saxon dan hukum bisnis dari luar sehingga hukum adatnya malah mati,” ucapnya dalam sebuah acara diskusi tentang Hari Kebangkitan Nasional, Sabtu kemarin (19/5).

Menurut Johnson, hukum adat seharusnya tidak mati karena hal ini merupakan cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Hukum adat, lanjutnya, bahkan seharusnya menjadi yang utama dari hukum-hukum lainnya.

“Hukum adat adalah hukum yang paling utama di Indonesia karena itu merupakan cerminan kepribadian bangsa indonesia. Sayangnya, hukum adat itulah yang paling hancur,” lanjutnya.

Dikatakan Johnson, ketiadaan budaya juga terjadi di profesi advokat. Sebagai advokat, Johnson menilai profesi yang digelutinya ini sudah rusak parah. Ekstremnya, Johnson bahkan menyebut profesi advokat sudah bau busuk dan membuat dirinya menderita.

“Udah bau busuk dan tidak ada harapan dari segi budaya. Saya juga tertekan karena dipertanyakan apa kontribusi yang telah saya lakukan untuk membangkitkan hukum ini,” tukasnya lagi.“Saya tidak ingin menjadi agen-agen hukum kolonial yang menindas hukum adat.”

Dalam acara yang sama, Budayawan Radhar Panca Dahana mengatakan kemerosotan yang dialami bangsa ini tidak hanya di sektor hukum, tetapi juga ekonomi dan politik. Hal ini terjadi, kata Radhar, karena pembangunan tidak berjalan secara komprehensif. Selain itu, sependapat dengan Johnson, Radhar menilai sistem hukum, politik, dan ekonomi yang dibangun juga tidak memiliki nilai-nilai budaya.

Khusus untuk sistem hukum, Radhar juga menyoroti masih berlakunya hukum warisan kolonial. Dia berpendapat, hukum warisan kolonial tentunya memiliki latar belakang kultur yang beda. Ironisnya, kata Radhar, hukum yang asli Indonesia justru terlupakan, sedangkan hukum warisan kolonial tetap berlaku.

“(hukum warisan kolonial) Itu kan pinjaman, itu kan cangkokan dimana latar belakangnya beda, kulturnya beda, kebudayaannya beda. Hukum positif dicangkokkan dengan sengaja oleh politik, militer, oleh globalisasi. Sementara yang kita punya sendiri kita lupakan,” ujarnya.

Bagaimanapun, menurut Radhar, hukum adat adalah yang utama karena merupakan jati diri bangsa dan sebagai penuntun sistem hukum Indonesia. Dia tambahkan, hukum adat adalah kekuatan besar yang harus terus digali dan dipahami. Bukan sebaliknya, justru ditolak.

“Sekarang, bagaimana kita memahami kekuatan yang luar biasa ini untuk menjadi dasar. (hukum adat,red) Ini kita tolak, padahal ini sangat luar biasa sebagai penuntun sistem hukum kita. Tetapi, pemerintah dan para elit tidak peduli. Mereka lebih peduli dengan buku-buku teks di perpustakaan itu. Kalau sekarang kita gamang, rapuh, itu karena fondasinya tidak ada,” tudingnya.

Sumber:hukumonline.com


Comments are closed.