When men are pure, laws are useless; when men are corrupt, laws are broken

MK: Perokok dapat Ruangan Khusus


Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyediakan ruang khusus merokok.

Keputusan MK itu merupakan hasil menggelar sidang akhir dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Pengujian Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) Pasal 115 ayat (1) dan penjelasannya. Dalam putusannya MK mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang frasa ‘dapat’ pada Pasal 115 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945.

“Amar Putusan Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis Hakim Mahfud MD saat membacakan putusan, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa(17/4).

Sebelumnya pemohon yang terdiri dari Enryo Oktavian, Abhisam Demosa Makahekum, dan Irwan Sofyan mengajukan Pengujian UU No 36 Tahun 2009 Pasal 115 ayat (1). Pihaknya menilai adanya frasa ‘dapat’ akan memberikan tafsiran yang berbeda. Frasa ‘dapat’ dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) mengartikan tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dibenarkan untuk menyediakan atau tidak menyediakan tempat khusus merokok.

Hal tersebut juga diamini oleh majelis hakim konstitusi, Penjelasan Pasal 115 ayat (1) mempersempit ruang publik yang diperkenankan untuk merokok. Padahal, rokok merupakan produk legal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Anggota Majelis Hakim Hamdan Zoelva membacakan pertimbangan MK, Pasal 115 ayat (1) beserta Penjelasannya merupakan ketentuan pengamanan zat adiktif dalam upaya memelihara kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

“Frasa ‘dapat’ berimplikasi pada tiadanya proporsionalitas dalam pengaturan tentang ‘tempat khusus merokok’ yang mengakomodasikan antara kepentingan perokok dan kepentingan publik untuk terhindar dari ancaman bahaya rokok,” ujar Hamdan Zoelva didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.(MI/DNI)


Comments are closed.