When men are pure, laws are useless; when men are corrupt, laws are broken

Menilik Isi Gugatan Komersialisasi Pantai Ancol


Libur panjang akhir pekan. Tentu waktu yang tepat melepas rutinitas pekerjaan dengan bertamasya bersama adalah pilihan banyak orang. Waktu yang tepat pula bagi pengelola tempat hiburan untuk menebalkan kocek mereka.

Salah satu tempat favorit masyarakat akan tempat hiburan adalah pantai. Apalagi negara kepulauan seperti Indonesia, pantai tak terbilang nama dan jumlahnya. Banyak masyarakat yang menuju ke pantai, dengan alasan mudah dituju dan gratis.

Namun tak semua pantai seperti itu. Salah satu pantai yang ada di utara Jakarta, contohnya. Terutama yang dikelola oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol.

Warga yang ingin menikmati keindahan pantai utara Jakarta, haruslah lebih dulu membeli tiket masuk kawasan Rp15.000 per orang. Karena tiket itu pula, tiga warga Jakarta menggugat Pemerintah DKI Jakarta dan pengelola melakukan perbuatan melawan hukum.

Ketiga warga yang mendaftarkan itu adalah Ahmad Taufik, Abdul Malik Damrah, dan Bina Bektiati. “Pendaftaran gugatan hari Rabu, 9 Mei 2012 lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ungkap salah satu kuasa hukum penggugat ketika dihubungi hukumonline, Fahmi Syakir dari Kantor Advokat Lembaga Bela Keadilan pada hari yang sama dengan pendaftaran.

Berdasarkan berkas gugatan, para penggugat menyatakan kehilangan hak akses atas pantai tanpa dipungut bayaran. Oleh pengelola, tiket masuk ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol, dan salah satunya adalah Pantai Ancol, publik diharuskan membayar tiket masuk Rp15.000 per orang.

“Hal itu menyebabkan publik kehilangan akses untuk menikmati dan mengunjungi pantai di daerah Jakarta Utara khususnya Pantai Ancol,” sebut Fahmi.

Sejumlah argumen hukum disertakan pihak penggugat dalam surat gugatan mereka. Pertama, mereka menggunakan UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant  On Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Juga Pasal 2 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Disebutkan, sebagai pengelola, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk tidak pernah menyediakan akses untuk menikmati Pantai Ancol secara gratis. Perbuatan tersebut adalah bentuk menghalangi warga negara untuk menikmati akses pantai secara gratis. Sehingga, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tadi, dan membawa kerugian pada orang lain sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Penggugat juga menggugat Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai turut tergugat. Pasalnya kedua pejabat gagal dan lalai dalam hal melakukan pengawasan atas pelaksanaan norma Peraturan Menteri PU.

Yaitu, pada angka 3.23 lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.40 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (Permen PU 40/2007). Dinyatakan, aksesibilitas dan kemudahan dalam menikmati fasilitas publik berupa panorama, ruang terbuka publik.

“Lampiran dalam Permen PU ini mengharuskan ketersediaan akses publik atas pantai secara gratis,” imbuh Fahmi.

Para penggugat menuntut, dalam provisi yaitu agar majelis hakim mengabulkan tuntutan provisi penggugat seluruhnya. Kemudian menghukum pihak pengelola segera menghentikan aktifitas pengenaan tarif masuk atas Pantai Ancol. Lalu, menghukum Pemprov DKI Jakarta segera mengeluarkan kebijakan aksesibiltas publik atas Pantai Ancol tanpa dipungut bayaran.

Lalu tuntutan mereka dalam pokok perkara, yaitu primair, majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Lalu menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil kepada para penggugat dan masyarakat DKI Jakarta.

Serta menyatakan Pemprov DKI Jakarta, pengelola dan kementerian terkait telah lalai dalam menjalankan kewajiban untuk menjamin penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia dan hak warga negara yang dirugikan dengan adanya pengenaan tarif atas  Pantai Ancol. Lalu memerintahkan kepada para tergugat untuk menyediakan dan membuka akses atas Pantai Ancol secara gratis.

sumber:hukumonline.com


Comments are closed.